KEBIJAKAN GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL TERHADAP AGAMA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh

Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH.

Dosen Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia, Cemplang – Bogor

PENDAHULUAN

Agama dalam pespektif  dunia internasional (global) tidak menjadi sesuatu yang wajib dianut oleh setiap individu. Keyakinan atau kepecayaan terhadap suatu agama diserahkan kepada perorangan. Setiap orang dapat saja  menganut agama tertentu, tidak menganut agama, atau berganti-ganti agama diserahkan sepenuhnya kepada keyakinannya masing-masing. Dalam hal ini setiap individu, kelompok maupun Negara tidak boleh mengintervensi apalagi mengatur agama dan pendidikan agama seseorang.

Pemaksaan, pengaturan atau ancaman terhadap seseorang atau sekelompok orang supaya menganut atau mengamalkan ibadah dalam agama oleh pihak manapun dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh Negara. Berdasarkan atas kebijakan tersebut, maka agama dan pendidikan agama seseorang dalam suatu Negara tertentu tidak diatur oleh Negara melainkan diserahkan kepada masing-masing individu.

Namun demikian, tidak semua Negara menganut sistem HAM tersebut dalam kebijakan agama dan pendidikan agama masyarakatnya. Banyak Negara yang ikut campur dan mengatur agama dan pendidikan agama masyarakatnya, bahkan agama dijadikan sebagai hukum dasar dalam menyelenggarakan negaranya. Negara mempunyai peranan penting dalam mengatur masyarakatnya untuk beragama tertentu sebagai sesuatu yang wajib dianut. Negara Mesir dan Indonesia merupakan contoh Negara yang mewajibkan setip individu untuk mengnut dan mempercayai agama tertentu serta memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya termasuk dalam hal pendidikan agama.

Berdasarkan kebijakan Negara terhadap agama dan pendidikan agama seperti di dunia internasional, maka dengan sendirinya agama tidak menjadi prioritas. Agama tidak menjadi bagian kebijakan publik yang diatur, diurus atau diintervensi negara, tetapi ia hanya menjadi ranah privat yang bersifat individual. Pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan diselenggarakan atau tidak, ia bukan menjadi persoalan  pemerintah, karena agama diorganisir oleh lembaga-lembaga agama sesuai dengan ajaran, kepercayaan dan agamanya.

KEBIJAKAN  GLOBAL TERHADAP AGAMA

Di beberapa Negara tertentu, sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan bahwa  agama dalam perspektif global bukan menjadi urusan Negara melainkan diserahkan kepada setiap individu untuk menganut agama, tidak menganut agama, atau berganti-ganti agama. Kebebasan dalam hal beragama di dunia internasional menjadi bagian dari HAM, namun  prakteknya seringkali hak asasi itu melanggar hak asasi pihak lain dalam beragama. Kebebasan beragama disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM pada Pasal 18 bawa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, beribadah dan pentaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, baik di muka umum maupun tertutup.”

Dalam deklarasi HAM tersebut dikatakan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk beragama atau tidak beragama. Termasuk juga kegiatan pengajaran (pendidikan/pelatihan) agama atau yang berkaitan dengan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tidak menjadi prioritas. Agama tidak menjadi wilayah publik yang diatur oleh Negara melainkan diserahkan kepada pihak individu untuk menjalankannya atau kepada pihak gereja untuk menyelenggarakannya.

Deklarasi HAM memberikan kemerdekaan dalam agama kepada masing-masing Negara untuk mengatur atau tidak. ‘Kemerdekaan dapat diartikan kebebasan.’# Kebebasan ini dapat dipahami sebagai penikmatan hak istimewa untuk bebas dalam bertindak atau dalam melakukn beberapa hal. Jadi yang menerimanya memiliki perasaan mengenai selera pribadi untuk merdeka. Montesque menyatakan bahwa ‘kebebasan sebagai rasa ama atau tampa kewenangan, tidak akan terwujud dengan sungguh-sungguh kecuali dalam kebebasan yang bersifat politik.’#

Gagasan kebebasan tanpa batas inilah yang seringkali dipahami oleh masyarakat dunia tidak secara proporsional. Kebebasan mutlak yang diberikan oleh deklarasi universal HAM yang setiap orang dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa harus memedulikan lingkungan sekitar atau pihak lain yang sama-sama memiliki hak. Karenanya wajar jika di dunia internasional seringkali timbul pelecehan, penistaan, dan bahkan peniadaan terhadap agama tertentu pada kelompok agama tertentu.

Ketika seseorang melakukan pernyataan, penghinaan dan penistaan terhadap agama dan kepercayaan orang lain tidak dipersoalkan oleh negara, karena yang demikian dianggap sebagai  kemerdekaan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Sikap dan perilaku seperti itulah yang memicu pertentangan antar kelompok bahkan dapat menimbulkan peperangan secara massif yang berskala luas.

Di tingkat global sering terjadi pelecahan dan penghinaan terhadap kelompok agama tertentu utamanya ditujukan kepada agama Islam berkaitan dengan dua hal; yaitu pelecehan terhadap nabi (Muhammad SAW) dan penistaan terhadap kitab suci (al-Qur`an). Beberapa contoh yang pernah terjadi dalam pelecehan terhadap agama Islam antara lain pembuatan kartun nabi Muhammad SAW yang menghinakan derajat kenabiannya. Penyebutan al-Qur`an dengan ayat-ayat syetan (Satanic Versus) atau penerjemahan al-Qur`an tanpa disertai dengan teks berbahasa arab. Terakhir kali kejadian publikasi karya seni dalam bentuk film dengan judul The Innocen of Moslim.

Semua para pelaku itu tidak dapat dihukum oleh Negara bersangkutan, karena hal itu dianggap kebebasan berekspresi yang dijamin oleh deklarasi universal HAM. Kebebasan merupakan penghormatan atau harkat dan martabat kemanusiaan sebagai individu untuk bertindak maupun berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Kebebasan yang diberikan kepada individu bukan berarti dapat menggunakan kebebasan sesuai dengan keinginan sendiri, tetapi dalam kebebasan tersebut ada hak orang lain yang harus dihormati.

Kebebasan berarti dapat melakukan apa saja yang tidak mungkin orang lain menghalanginya. Jadi pelaksanaan hak-hak kodrati setiap individu tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak-hak yang sama ini bagi anggota masyarakat lain dan batas-batas ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang.# Hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang tercantum dalam instrument internasional dan dalam peraturan perundang-undangan di setiap Negara.

Deklarasi Umum HAM sesungguhnya lahir dan berkembang terutama dalam suatu iklim sosial yang dikenal sebagai “humanisme sekuler.” ‘Manusia dihargai bukan karena ia diciptakan oleh Tuhan, melainkan ia setara dengan manusia-manusia lainnya.’# Persoalannya menyangkut relasi HAM dan Agama, bahwa kebanyakan agama pada umumnya tidak berbicara tentang “hak” melainkan hanya “kewajiban”. Dihadapan Tuhan manusia hanya menemukan dirinya sebagai kewajiban. Sedangkan hak manusia untuk diperlakukan secara bermartabat sebenarnya merupakan kewajiban setiap orang untuk memperlakukan setiap manusia lainnya berasal dari pencipta yang sama.

Walaupun begitu, tidak semua Negara di dunia internasional taat terhadap deklarasi HAM secara utuh. Kalaupun HAM itu dianggap sesuatu yang seharusnya dianut dan dapat melindungi warga Negara secara lokal, nasional, dan internasional perlu dilakukan melalui proses ratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan keyakinan, agama, sosial dan budaya suatu Negara. Misalnya Negara Mesir, dengan Cairo Declaration on Human Right in Islam (Deklarasi Cairo tentang HAM dalam Islam) yang terdiri dari 25 Pasal, pada intinya menegaskan bahwa HAM dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam. Pada prinsipnya tidak seorang pun dapat meniadakan, melecehkan, dan meniadakan seluruh atau sebagian dari hak-hak asasi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia.

Dalam Pasal 1 huruf a, disebutkan bahwa:

“All human beings form one family whose members are united by submission on God and descent from Adam. All man are aqual in terms of basic human dignity and basic obligation and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, colour, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other consideration. True faits is the guarantee for enhancing such dignity along the faith to human perpection”.#

Pada intinya Deklarasi HAM Cairo, yang tercantum dalam Pasal 1 huruf a tersebut menyatakan bahwa semua manusia adalah satu keluarga, di mana setiap anggota keluarga tersebut bersatu dengan taat kepada Allah dan semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat/memilki kedudukan yang sama dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, serta tanggung jawabnya yang mendasar tanpa ada perbedaan atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang besar menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiaan yang sempurna.

Kemudian dalam Pasal 24 Deklarasi Cairo tersebut menjelaskan semua hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan ini sama dengan hukum (syari`at) Islam. “All the right and freedoms stipulatif in this Declaration are subject to the Islamic Shari`ah”. Demikian juga dalam Pasal 25, dinyatakan bahwa “The Islamic Shari`ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration”.#

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua negara di dunia internasional menganut deklarasi universal HAM secara utuh, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya. Dengan demikian agama dan pendidikan agama masyarakatnya pada Negara-negara seperti ini tetap mengatur agama sebagai sesuatu yang wajib dianut dan dipercayai. Bahkan agama dijadikan sumber hukum dasar dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran agama terutama di negara-negara di wilayah Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir dan Indonesia.

KEBIJAKAN NASIONAL TERHADAP AGAMA

DAN PENDIDIKAN AGAMA

Sebagaimana Negara Mesir, Indonesia juga merupakan Negara penganut deklarasi universal HAM yang disesuikan dengan situasi dan kondisi negaranya melalui proses ratifikasi. Karenanya, tidak semua prinsip-prinsip HAM dalam deklarasi itu dijadikan sebagai pedoman untuk diterapkan terutama di bidang agama dan pendidikan agama masyarakatnya. Agama di Negara Indonesia merupakan sesuatu yang wajib dianut, diyakini, dipercayai dan dijalankan sesuai dengan ritual ibadah yang diajarkan oleh masing-masing agama. Di Negara ini tidak boleh satu orang pun tidak beragama melainkan harus menetapkan agama tertentu yang dijadikan sebagai identitas diri dalam dokumen pribadi, misalnya  dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Agama di Negara Indonesia, diatur dalam Konstitusi Negera (UUD 1945), dalam Pasal 28-E ayat (1), dan ayat (2) dinyatakan bahwa:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Negara Indonesia menetapkan Negara berdasarkan pada Ketuhanan dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya, sebagai sesuatu yang dijamin keberadaannya, seperti disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), bahwa:

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Konstitusi inilah yang menjamin setiap individu untuk memeluk agama dan diberi kemerdekaan/kebebasan untuk menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan dan kepercayaan di dalam agamanya dengan perlindungan dari Negara secara langsung. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia wajib memeluk agama tertentu. Begitu pun sebaliknya setiap orang dilarang tidak beragama. Dengan kebijakan seperti ini, maka konsekuensinya setiap orang dilarang memaksa, menista, dan meniadakan agama kepada orang lain dengan alasan apa pun. Perilaku seperti ini dianggap suatu kejahatan yang diancam dengan sanksi hukum pidana bagi para pelakunya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam Pasal 22, sebagai berikut:

Setiap orang bebas memluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

 

Demikian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan HAM yang diatur dalam Pasal 9 huruf h, bahwa:

“Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.”

Kejahatan terhadap Pasal 9 huruf h ini dikenai hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, seperti diatur dalam Pasal 40 undang-undang tersebut. Namun kenyataanya, saat ini banyak kelompok tertentu yang melakukan penistaan terhadap kelompok lain yang dianggap bertentngan dengan agama yang dianutnya. Seperti terhadap kelompok Islam Ahmadiyah yang dianggap “kapir” oleh kelompok tertentu upaya penistaannya masih terus berlanjut terjadinya. Pelakunya tidak mendapatkan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 undang-undang itu.

Secara yuridis formal, Negara Indonesia termasuk penganut deklarasi universal HAM melalui proses ratifikasi untuk disesuaikan dengan sosial-budaya dan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakatnya. Negara ini ikut campur dalam masalah agama dan pendidikan agama masyarakatnya, walaupun secara tidak implisit atau eksplisit menyatakan sebagai sebuah Negara yang mendasarkan agama tertentu. Negara ini hanya mewajibkan  masyarakatnya beragama tertentu dan menjamin dalam menjalankan ibadahnya yang dilindungi oleh Negara secara langsung.

Agama di Negara Indonesia menjadi ciri khas penduduknya sebagai identitas diri yang wajib dicantumkan dalam dokumen pribadi dan dokumen lainnya jika diperlukan oleh negara. Demikian juga dalam masalah pendidikan dan pengajaran agama merupakan sesuatu yang wajib diajarkan oleh setiap lembaga penyelenggara pendidikan. Agama wajib masuk ke dalam kurikulum pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kebijakan pendidikan keagamaan  dalam kebijakan pendidikan nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional, dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa:

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonfomal dan informal.


Kebijakan nasional terhadap pendidikan dicantumkan dalam pendidikan nasional, seperti dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi wajib memuat “pendidikan agama.” Pendidikan agama dimaksud harus dinyatakan dalam bentuk mata pelajaran Agama. Hal ini untuk menjamin akan terlaksanakannya pendidikan agama secara substansial. Pendidikan agama yang diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional diperuntukkan bagi agama-agama yang diakui di Indonesia yang meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan agama secara khusus diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan ini, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dibedakan dari segi pengertian, fungsi dan tujuannya.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Pasal 1 angka 1). Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (Pasal 1 angka 2).

Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama (Pasal 2 ayat (1). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (Pasal 8 ayat (1). Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan sen (Pasal 2 ayt (2). Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Pasal 8 ayat (2).

Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.

Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. Tempat melaksanakan ibadah agama dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan seharihari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses. Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat
menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/ pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sanksi administratif untuk satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama, satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Sanksi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Sanksi administratif  tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama serta tentang pendidik pendidikan agama diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama. Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama. Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/ keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.

Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Akreditasi atas pendidikan keagamaan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan.

Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurangkurangnya 7 (tujuh) tahun. Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam. Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia. Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pendidikan Al-Qur’an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur’an. Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan Al-Qur’an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat. Kurikulum pendidikan Al-Qur’an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur’an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama. Pendidik pada pendidikan Al-Qur’an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur’an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur’an.

Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEBIJAKAN  LOKAL TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA

Kebijakan pemerintah terhadap agama dan pendidikan agama tidak hanya bersifat nasional. Selama berlansungnya tatakelola Negara berdasarkan prinsip desentralisasi, maka pendidikan agama tetap diselenggarakan oleh pemeintah daerah dan/atau bersama lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah. Pendidikan keagamaan sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dengan peraturan pelaksanaannya merupakan sesuatu yang wajib dilaksnakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi sesuatu yang hak diterima oleh para peserta didik di setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berpedoman kepada pendidikan nasional, tetapi juga dapat disesuikan dengan kearifan lokal dalam pengembangan kurikulumnya. Begitu juga pihak masyarakat diberikan hak sama untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan secara mandiri di daerahnya. Bahkan belakang ini terjadi sinerjitas antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui penerbitan peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan dan pengiriman peserta didik oleh orangtua ke lembaga-lembaga pendidikan diniyah/takmiliyah. Dalam peraturan daerah itu dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan kewajiban untuk diikuti oleh setiap pendudukan yang masuk ke dalam wajib belajar. Sertifikat dari pendidikan diniyah/takmiliyah itu menjadi prasyarat bagi peserta didik untuk menlanjutkan ke jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP.

Beberapa contoh kebijakan pemerintah daerah tentang pendidikan madrasah diniyah/takmiliyah sebagai kebijakan lokal antara lain: Kabupaten Pandeglang Perda No. 27 Tahun 2007, Lebak Perda No. 1 Tahun 2005, Serang, Perda No. 1 Tahun 2006, Pandeglang, Perda No. 27 Tahun 2007,  Cilegon, Perda No. 1 tahun 2008, Indramayu Perda No. 2 tahun 2005, Ciamis Perda No. 1 tahun 2008, Lampung Perda No. 03 Tahun 2008, Cianjur Perbup No. 12 Tahun 2006, Kuningan Perda No. 2 Tahun 2008, dan Kabupaten Bogor Perda No. 11 Tahun 2012.#

Kebijakan wajib belajar madrasah dalam bentuk peraturan daerah tersebut di atas, secara legal-formal mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua elemen masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian sepenuhnya dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan Islam. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah tersebut juga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan Islam di lingkungannya. Demikian juga orangtua harus memberikan kesempatan kepada anak-anak usia belajar agar mengikutsertakan dalam pendidikan agama. Munculnya gerakan wajib belajar madrasah di beberapa daerah di Indonesia ini sangat ironis bagi masyarakat mayoritas beragama Islam. Orangtua/siswa sekolah dasar ditengah kehidupan modern dengan segala tantangan budaya yang bersifat global ini justeru adanya kecenderungan meninggalkan pendidikan agama di madrasah  yang sudah menjadi tradisi sejak berabad-abad sebelumnya.

Kondisi dan situasi inilah yang melatarbelakangi adanya gagasan dan gerakan masyarakat untuk melakukan tekanan bahkan demonstrasi terhadap Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan wajib belajar diniyah. Pada masa pemerintahan yang bersifat desentralisasi ini pemerintah daerah mempunyai kebebasan (freies ermessen)# untuk bertindak dalam melakukan pengaturan bagi kepentingan publik. Studi kebijakan tentang wajib belajar diniyah di kabupaten Pandeglang merupakan salah satu contoh menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pelaksanaannya melalui madrasah diniyah takmiliyah/awaliyah sebagai satuan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal setingkat pendidikan dasar. Wajib belajar madrasah diniyah berfungsi untuk memenuhi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga kebijakan wajib belajar madrasah diniyah untuk memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada warga belajar dalam mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh serta berakhlak mulia.

Untuk mengembangkan pendidikan Islam dapat menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para pemegang otoritas. Aplikasi pendidikan Islam yang bersifat normatif tersebut perlu diberi legitimasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pendekatan Ilmu Hukum. Dalam kaitan ini Abuddin Nata,# mengemukakan bahwa: “Ilmu pendidikan dengan pendekatan ilmu hukum dapat diartikan sebagai sebuah konsep pendidikan dengan menggunakan fiqih sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai aspek dan komponennya.  Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, pengelolaan, sarana prasarana, pembiayaan, lingkungan, dan evaluasi pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan hukum”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan yang dapat berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan pembentukannya, jenisnya, fungsinya dan materi muatannya adalah kekuasaan pemerintahan. Peraturan kebijakan dapat berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemeintah maupun pemerintah daerah. Dilihat dari kajian kebijakan publik, maka wajib belajar diniyah  merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

PENUTUP

Kajian terhadap kebijakan global, nasional dan lokal terhadap agama dan pendidikan agama dapat disimpulkan bahwa:

Agama dalam kebijakan Negara-negara di dunia internasinal (global) tidak menjadi ranah public yang harus diatur oleh negara, melainkan masuk ke wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) yang pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu untuk dianut, diyakini, dipercayai dan diamalkan.

Setaiap individu dalam kebijakan deklarasi universal HAM diberi kebebasan dan kemerdekaan untuk beragama, tidak beragama atau berganti-ganti agama bukan urusan negara, termasuk dalam masalah pendidikan agama tidak diatur oleh Negara kecuali Negara yang bersangkutan mengaturnya sendiri dengan cara meratifikasi Deklarasi Universal HAM, karenanya jika ada pemaksaan diancaman dengan sanksi hukum.

Deklarasi Universal HAM yang lahir dari humanism sekuler memberikan kemerdekaan dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat walaupun di dalam hal adanya penistaan terhadap agama lain tidak mendapat sanksi hukum, karena hal itu dianggap sebagai kemerdekaan dan kebebasan berekspresi.

Tidak semua Negara di dunia internasional menganut Deklarasi Universal HAM secara utuh dalam hal kemerdekaan dan kebebasan beragama, melainkan disesuikan dengan situasi dan kondisi masyarakatnya melalui ratifiasi.

Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap agama diatur melalui konstitusi Negara. Sedangkan pendidikan keagamaan diatur melalui undang-undang. Pengauran secara khusus bekaitan dengan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diatur melalui peraturan pemerintah. Negara Indonesia tetap ikut campur dalam urusan agama dan pendidikan agama masyarakatnya, baik secara nasional maupun lokal di daerah provinsi, kabupaten maupun kota.

——————————————–

1. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 764.

2. Raymond Aron, Kebebasan dan Martabat Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 5

3. Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm. 6.

4. Frans Ceunfin, SVD (editor), Hak-Hak Asasi Manusia – Aneka Suara & Pandangan (Ledarero, 2006), hlm. XI.

5. Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Materi Dasar Hak Asasi Manusia, (Ditjen HAM, 2010), hlm. 73-74.

6. Ibid., hal. 74.

7. A. Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional, (Penerbit UIKA Bogor, 2011), hlm. 34.

8. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.17, menyatakan, bahwa pemberian  freies ermessen kepada pemerintah atau administrasi negara mempunyai konsekuensi terntentu dibidang legislasi. Dengan bersandar pada freies ermessen, administrasi negara mempunyai kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat atau mewujudkan kesejahteraan umum, dan untuk melakukan tindakan itu diperlukan instrumen hukum, artinya bersamaan dengan kewenangan yang luas untukbertindak diberikan pula kewenangan membuat instrumen hukumnya.

9. Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam Dengan pendekatan Multidisipliner, Normatif Perenealis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum, Jakarta,  Rajawali Press,  2009, hlm. 328.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s