Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Wajib Belajar

Oleh: A. Rahmat Rosyadi

Pendidikan Islam yang bersifat nonformal dalam bentuk madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Ia telah beraktivitas sebelum masa penjajahan hingga bangsa ini merdeka sampai sekarang. Lembaga ini telah berjasa mencerdaskan anak-anak bangsa yang kurang mampu. Namun begitu, keberadaan pendidikan madrasah diniyah hingga saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat, karena penyelenggaraannya belum kondusif.

Pencitraan terhadap lembaga pendidikan Islam yang kumuh, tenaga pendidiknya tidak berkualifikasi serta manajemennya semrawut masih belum sirna dalam pikiran masyarakat. Hal ini memberi kesan negatif sehingga lembaga ini tidak dilirik masyarakat sebagai tujuan utama pendidikan bagi anaknya. Studi tentang pendidikan Islam dengan situasi dan kondisi seperti itu sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi. Kajiannya banyak ke arah substansi pendidikan meliputi kurikulum, media, metode, keadaan siswa, tenaga pendidik dan manajemennya.

Pada pemerintahan yang bersifat desentralistik ini beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah. Tujuannya sebagai upaya pemberdayaan pendidikan Islam bagi masyarakat  melalui lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Bagaimana Wajib Belajar Madrasah Diniyah diselenggarakan? Wajib belajar  madrasah diniyah adalah kebijakan pendidikan yang diatur melalui Peraturan Daerah. Ia sebagai regulasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi penyelenggara pendidikan Islam, masyarakat, orang tua dan anak usia sekolah yang masuk ke dalam kategori wajib belajar.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan studi dengan pendekatan kebijakan. Studi kebijakan publik dapat menjelaskan latar belakang, proses, tujuan dan implementasinya. Apakah dengan diberlakukan kebijakan tersebut dapat mencapai outcomes yang diharapkan oleh penentu kebijakan?  Studi kebijakan publik sebagai salah satu disiplin ilmu untuk menganalisis kebijakan di bidang pendidikan/pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai kajian alternatif. Teori yang mendasarinya bahwa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang mengatur ranah publik bagi kepentingan Negara dan masyarakat.

 

Studi Kebijakan Pendidikan Islam

Studi pendidikan Islam yang bersifat substantif banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Misalnya, studi multidisiplin dilakukan oleh Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, Guru Besar UIN Jakarta melalui bukunya “Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner”, (2009). Dalam studinya Nata menggunakan pendekatan Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik dan Hukum.

Begitu juga Muhammad Sirozi, Ph.D, dari IAIN Palembang telah menggagas studi pendidikan Islam dari segi politik pendidikan melalui buku Politik Pendidikan (2007). Buku ini berasal dari disertasinya Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Cace Study of the Roles of Muslim Leaders in the Establisment of the Number 2 Act of 1989, (2004).

Nata maupun Sirozi, belum  melakukan studi pendidikan Islam dengan  pendekatan kabijakan publik sebagai salah satu disiplin ilmu sosial. Kebijakan publik, menurut Dr. Riant Nugroho, dalam bukunya Kebijakan Pendidikan yang Unggul (2008: 32), memiliki ciri-ciri bahwa: (1) kebijakan publik ditetapkan oleh Negara melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, (2) kebijakan publik mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, (3) kebijakan publik mengatur pada wilayah publik dan lembaga publik, (4) kebijakan publik mengatur masalah bersama atau mengatur masalah pribadi atau golongan yang menjadi masalah publik, dan (5) kebijakan publik memiliki tingkat eksternalitas yang tinggi bagi pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung.

Berdasarkan teori tersebut kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dapat dilihat dari segi konsep dan tujuannya. Konsep kebijakan publik meng-agendakan terlaksananya kepentingan penyelenggaraan Negara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang berlaku untuk semua yang disebut kebijakan publik. Dengan memahami fakta ini, maka kebijakan publik dapat menentukan keberhasilan dan/atau kegagalan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama masyarakat.

Dalam studi ini, penulis sependapat dengan Nugroho dalam memahami kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi Negara sebagai upaya pemenuhan kepentingan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dengan/maupun legislatif yang berkiatan dengan kepentingan publik dapat bersifat regulatif maupun normatif. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O’Neil berpendapat bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-bangsa dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi  harus didukung oleh pendidikan.

Margaret E. Goertz menyatakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini sangat penting dengan meningkatnya kritis publik terhadap biaya pendidikan gratis yang berkaitan dengan program wajib belajar. Program ini memberikan akses kepada setiap usia belajar untuk mengikuti pendidikan secara gratis dan berkesinambungan sesuai dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Selanjutnya Goertz seperti dikutif Nogroho menyatakan, bahwa:

“…An increased emphasis on educational adequacy and the public’s concern over the high cost of education is focusing policy makers’ attention on the efficiency and effectiveness of educational spending…”

Adanya peraturan kebijakan merupakan suatu tuntutan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah. Ia dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut H. Abdul Latief, istilah peraturan kebijakan atau dalam praktik sering disebut peraturan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia termasuk dalam kategori hukum yang mengikat.

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pemerintah dapat melahirkan berbagai kebijakan pengaturan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah  bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat. Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Dari pihak mana pun inisiatif peraturan perundang-undangan itu gagasannya, yang terpenting adalah berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan publik tidak dapat dilakukan secara instans, tetapi memerlukan kajian akademis yang cermat dan tepat sasaran serta memudahkan pada tahap implementasinya. Prosedur lahirnya suatu peraturan perundang-undangan itu perlu ditempuh untuk meminimalisir resiko politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang tidak diharapkan.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pada kasus-kasus tertentu diperlukan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dapat memberdayakan pendidikan Islam. Dalam catatan sejarah di masa lalu, pendidikan Islam itu berkembang secara pesat karena adanya keterlibatan otoritas publik (kekuasaan) yang dapat memaksa pihak-pihak lain untuk melaksanakannya.

 

Wajib Belajar Madrasah Diniyah

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar tidak mengatur Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Munculnya kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah di beberapa daerah di Indonesia seperti di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan perlu mendapat apresiasi dari segi kebijakan publik. Pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan terbuka dan luas dalam menetapkan kebijakannya yang disebut freies ermessen.

Kebijakan bidang pendidikan Islam selama ini masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian ini secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Namun demikian, ia sebagai instansi vertikal mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah diniyah di daerah. Karena itu pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti Madrasah Diniyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk menerobos hambatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang salah satu daerah di wilayah provinsi Banten telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah. Ia merupakan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan Islam di daerah. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah Daerah. Lembaga pendidikan Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal  yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar. Ia berfungsi untuk memenuhi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga untuk memberi bekal kemampuan Agama Islam kepada peserta didik sebagai warga muslim supaya beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Wajib belajar madrasah diniyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 6-12 tahun. Ia sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah. Kebijakan tersebut dipihak satu dapat memperkuat pendidikan Islam bagi masyarakat, namun dipihak lain pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana, sumber daya guru dan biaya pendidikan diniyah.

Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di kabupaten Pandeglang menunjukkan dampak positif terhdap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2) keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan (7) pengelolaan pendidikan bersifat terbuka.

Dampak positif dari penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah ditunjukkan oleh outcomes dengan meningkatnya prestasi belajar mata pelajaran agama Islam bagi peserta didik di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Peningkatan prestasi belajar dari ditunjukkan dari nilai rata-rata 6,2 poin menjadi 8,7 poin.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dilihat dari studi kebijakan publik merupakan peraturan kebijakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu (1) peraturan perundang-undangan dan (2) peraturan kebijakan. Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bersumber dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan peraturan kebijakan berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemeirntah maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pendidikan di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan Islam melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah  ini dianggap progresif sebagai upaya pengembangan pendidikan madrasah diniyah yang bersifat legal-formal. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah sangat prospektif bagi pengembangan pendidikan Islam. Berdasarkan pemikiran itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian disertasi untuk program Doktor Pendidikan Islam dengan topik: Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah.

 

Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH.

Dosen Pascasarjana UIKA Bogor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s