FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR

Oleh:
Prihartini Purwaningsih, SH., MH.
Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak
Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan undang – undang. Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepantasnya kasus perceraian terjadi hanya karena persoalan ekonomi. Meskipun demikian, data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan. Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus. Faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian. Kesesuaian pelaksanaan gugat cerai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Gugat Cerai


A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.
Perkawinan itu tidak hanya semata – mata menjadi urusan kedua mempelai saja, akan tetapi perkawinan merupakan sesuatu yang diridhoi Tuhan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Mereka dipersatukan dengan saling mencintai dan mengharapkan dapat membuahkan hasil dari cintanya yakni keturunan dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang damai.
Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing -masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan. Faktor permasalahan ini dapat “mengganggu” azas kekalnya perkawinan sehingga dapat rnengakibatkan terjadinya perceraian.
Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan undang – undang. Menurut Hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan “ Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak”.
Dalam KUHPerdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah “pembubaran perkawinan” (outbinding des huwelijks). Dalam BW pengertian perceraian perkawinan terdapat dalam pasal 208 yang berbunyi “ Perceraian merupakan suatu perkawinan sekali – kali tidak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak.
Kedua belah pihak tersebut pada awalnya mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: “Dan di antara tanda-tandaNya bahwa Dia menciptakan jodoh untuknya dari dirimu (bangsamu) supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.
Berdasarkan ayat ini pula, maka tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa-rahmah. Apabila mereka sudah tidak dapat mempertahankan keluarga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah, maka salah satu pihak menggunakan haknya, baik suami atau isteri untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Islam, cerai memang dihalalkan Allah, namun sangat dibenci olehNya (“Sesungguhnya perbuatan yang boleh, tetapi sangat dibenci Allah adalah talak”, (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah)
Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepantasnya kasus perceraian terjadi hanya karena persoalan ekonomi. Meskipun demikian, data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan.
Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus. Sebagian besar kasus gugat cerai tersebut disebabkan adanya ketimpangan penghasilan antara suami dan istri. Istri yang berpenghasilan lebih tinggi, karena motif ekonomi, kemudian menggugat suami yang berpenghasilan lebih rendah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Mengapa banyak terjadi gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor?
2. Apakah pelaksanaan gugat cerai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian masalah gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor?

C. Kajian Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Perceraian
Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat – syarat yang ditentukan undang – undang. Menurut Hukum Islam istilah perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan “Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak”.
Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan. Jadi kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan istilah talak, dan cerai itu dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat Indonesia dengan arti yang sama. Talak berasal dari kata yang berarti (melepaskan). Jadi mentalak istri berarti melepaskan isteri dari ikatan perkawinan.

a. Dasar Hukum Perceraian
Dasar Al-Qur’an perceraian sebagai berikut: QS Al Nisa: 130. Artinya : “Keduanya bercerai, maka Allah akan member kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. al-Nisa’: 130).
Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya. (suami istri).Walaupun pasangan suami istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan bain kubro.
Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Katanya,“Sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, kasus itu terjadi pada zaman Rasulullah S.a.w., kemudian masalah itu dinyatakan oleh Umar bin Khattab kepada rasulullah s.a.w., lalu berliau bersabda “Perintahkan supaya dia rujuk (kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sampai isterinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian apabila ia mau, dia dapat menahannya atau menceraikannya, asal dia mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung bagi wanita yang diceraikan”.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 hanya mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusanya perkawinan, pasal 39 jo pasal 14- 36 PP Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian, dan pasal 41 mengatur tentang akibat putusnya perceraian. Sedangkan Perceraian di Indonesia secara umum diatur dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 38 – 44, PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 – 36, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 148.

b. Alasan Perceraian
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain: (1) Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Suami meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri, (3) Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan; (4) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya, sehingga keselamatan terancam; (5) Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit; (6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali; (7) Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul; dan (8) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

c. Jenis-Jenis Perkara
Kompetensi absolute Peradilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi Syari’ah.

d. Tata cara Gugatan di Pengadilan Agama
Tata cara mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: (1) Penggugat atau kuasanya datang ke kantor kelurahan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal dari lurah (Peraturan Menteri Agama No.3/1975 pasal 3), (2) Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan lurah dating ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatannya tertulis atau lisan kepada panitera sekaligus membayar perskotnya, (3) Penggugat dan tergugat atau masing-masing kuasanya menghadiri siding berdasarkan surat panggilan panitia, (4) Majelis hakim memeriksa perkara dengan tahapan-tahapan sidang, (5) Putusan Pengadilan Agama (vonis) dalam hal taklik talak atau perkara tidak diterima atau ditolak atau digugurkan oleh majelis hakim atau dicabut dalam persidangan, pengadilan agama mengeluarkan penetapan, (6) Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari isi gugatannya berdasarkan alat-alat bukti, surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak (HIR) pasal 16, (7) Kepada penggugat dan tergugat diberikan salinan putusan Pengadilan Agama, (8) Kepada penggugat dan tergugat diberikan surat keterangan bahwa putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrah van gewijsde), (9) Untuk perkara perceraian Pengadilan Agama meminta pengukuhan kepada PN atas putusannya, akan tetapi tidak berlaku setelah diundang dengan undang-undang No. 7 tahun 1989, dan (10) Pihak yang memang perkara yang ada hubungannya dengan hak kebendaan dengan bantuan pengadilan agama dapat meminta eksecutoir verklaring kepada pengadilan negeri.

e. Putusan Perceraian
Sebagaimana diketahui bahwa produk Pengadilan Agama, penetapan dan putusan. Namun untuk pembahasan kali ini adalah tentang produk peradilan agama yang berbentuk putusan sebagaimana gugat contentiosa dimana menurut penjelasan pasal 60 Undang–ndang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diproduksi penyelesaian atau setlement yang berbentuk putusan. Jadi putusan, adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara yang bersangkutan untuk meneliti dan memeriksanya.

2. Deskripsi Pengadilan Agama Kota Bogor
Lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tugas-tugas menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk melaksanakan tugas – tugas itu, dilaksanakan dalam suatu organisasi yang terdiri dari pimpinan, yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris serta beberapa Hakim dengan dibantu bidang Kepaniteraan dan Sekretariat. Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari lembaga peradilan di Indonesia mempunyai integritas dan dalam dedikasi melaksanakan pelayanan dan tugas-tugasnya untuk kepentingan masyarakat dan penegakan hukum serta keadilan. Dalam rangka mewujudkan integritas tersebut Pengadilan Agama Bogor pada tahun 2009 telah melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas kinerja, baik dalam pelaksanaan peradilan dan pelayanan masyarakat maupun dalam menata managemen peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Program tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh jajaran aparat pengadilan Agama Bogor, baik Hakim, Kepaniteraan, Juru Sita dan seluruh staf dibawah koordinator Ketua Pengadilan Agama.
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bogor telah menetapkan beberapa Rencana Strategis pada tahun 2009 sebagai berikut :
a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan administrasi kepaniteraan dan sekretariat dengan sasaran terciptanya efektifitas pelaksanaan administrasi kepaniteraan dan pola bindalmin serta terciptanya efektifitas pelaksanaan administrasi sekretariat.
b. Meningkatkan disiplin dan profesional Sumber Daya Manusia dengan sasaran terciptanya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas dan terciptanya pegawai mematuhi ketentuan jam kerja.
c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai dan repsentatif dengan sasaran terwujudnya prasarana tempat kerja sesuai standar dan terwujudnya sarana kerja yang memadai serta meningkatnya pemeliharaan saranadan prasarana kerja.
d. Meningkatkan koordinasi intern maupun ekstern aparatus peradilan dalam pelaksanaan tugas dengan sasaran meningkatnya koordinasi bagian sekretariat, kepaniteraan, hakim dan antar peradilan.
e. Meningkatkan kualitas intelektual atau pemahaman dalam uraian tugas (tupoksi) masing-masing serta implikasinya dengan hubungan subordinasi dan koordinasi diantaranya karyawan dan pimpinan.
Pengadilan Agama Bogor dibentuk berdasarkan Staatsblaad 1882 Nomor 53 dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad. Kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama berdasarkan KEPPRES Nomor 85 Tahun 1996 tanggal 1 Nopember 1996.
Dalam melaksanakan tugas lembaga peradilan, Pengadilan Agama Bogor telah menentukan Visi dan Misi sebagai berikut :
a. Visi
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
b. Misi
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan masyarakat.
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.
6) Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.
Tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

3. Pengajuan Gugatan di Pengadilan Agama Kota
Kalangan muslim Kota Bogor prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahun. Terlebih, sebagian besar perkara gugat cerai tersebut dilatarbelakangi oleh motif ekonomi. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepantasnya kasus perceraian terjadi hanya karena persoalan ekonomi.
Data Pengadilan Agama Kota Bogor menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Pada 2011, tercatat 1.109 kasus perkara pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, 925 di antaranya telah diputuskan. Angka ini meningkat drastis dari data 2010 yang hanya mencatat 896 kasus dengan 792 di antaranya dikabulkan.
Perceraian yang terjadi pun tidak lagi didominasi oleh talak yang diajukan pihak suami, namun juga diimbangi gugat cerai yang diajukan pihak istri. Pada 2010, angka gugat cerai mencapai 268 kasus. Sementara pada 2011, angkanya meningkat menjadi 280 kasus. Sebagian besar kasus gugat cerai tersebut disebabkan adanya ketimpangan penghasilan antara suami dan istri. Istri yang berpenghasilan lebih tinggi, karena motif ekonomi, kemudian menggugat suami yang berpenghasilan lebih rendah.

D. Hasil dan Pembahasan
1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya Gugat Cerai di Pengadilan Agama Bogor

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bogor, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bogor Bulan Nopember 2012 antara lain poligami tidak sehat sebanyak 1 kasus, krisis akhlak 6 kasus, cemburu 4 kasus, faktor ekonomi 31 kasus, tidak tanggungjawab 22 kasus, penganiayaan 1, di hukum 1 kasus, gangguan pihak ke tiga 4 dan tidak ada keharmonisan 8 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi.
Sedangkan faktor penyebab terjadinya gugat cerai Pengadilan Agama Bogor Bulan Oktober 2013 antara lain poligami tidak sehat sebanyak 1 kasus, krisis akhlak 6 kasus, cemburu 4 kasus, faktor ekonomi 39 kasus, tidak tanggungjawab 17 kasus, penganiayaan 1, di hukum 1 kasus, gangguan pihak ke tiga 14 dan tidak ada keharmonisan 40 kasus. Dari beberapa kasus tersebut sebagian besar faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi sebesar 39 kasus. Sehingga jumlah kasus yang masuk sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di pengadilan agama bogor sebanyak 117 pada tahun 2013.
a. Faktor ekonomi
Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.
b. Tidak Bertanggung Jawab
Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
c. Krisis Akhlak
Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur.
Krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Bahwa penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah.Ketiga institusi pendidikan sudah terbawa oleh arus kehidupan yang mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan pembinaan mental spiritual.
Krisis akhlak terjadi karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik dan sekularistik. Derasnya arus budaya yang demikian didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlak para generasi penerus bangsa.
d. Cemburu
Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar yang sering dilihat sebagai karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan di dunia. Kecemburuan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab keretakan suatu rumah tangga.
e. Penganiayaan
Pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan dimana seseorang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengajamelakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yangmengancam keselamatannya dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat: (1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan keselamatannya, (b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
f. Gangguan Pihak Ketiga
Gangguan adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan suatu keaadan yang telah ada. Gangguan dapat terjadi akibat bermacam – macam pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga ada pihak lain yan bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut. Umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh di dalam hubungan keluarga ini yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan suatu rumah tangga. Keretakan rumah tangga ini dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan juga tingkat kepercayaan terhadap pasangan.
g. Tidak Ada Keharmonisan
Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.
Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.

2. Kesesuaian Pelaksanaan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.
Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.
Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar Ta’lik Talak.
h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Bogor pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 0480/Pdt.G/2013/PA-Bgr. Dapat di ketahui bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 April 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dibawah Nomor 0480/Pdt.G/2013/PA-Bgr tertanggal 25 April 2013 yang mengalaskan gugatannya yang juga sesuai dengan perubahannya, kepada hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Mei 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah No…., tertanggal 17 Mei 1999;
b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor selama 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Bogor Tengah Kota Bogor sampai sekarang;
c. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : M. Rivaldy Ar Razy, lahir tanggal 08 September 1999;
d. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2003 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya yaitu Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sudah menikah dan telah dikaruniai anak;
e. Bahwa sejak Tergugat pergi bulan September 2003, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya, sehingga Pengugat sangat menderita karena tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
f. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2004 Tergugat tiba-tiba datang kerumah orang tua Penggugat dan emberikan surat Thalak kepada Penggugat, dan setelah itu dia pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
g. Bahwa sejak Tergugat pergi bulan September 2003 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal sebagaimana diatas, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
h. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin hidup bersama dengan Tergugat, karena kerukunan dan keharmonisan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
i. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak dapat diwujudkan lagi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan telah terbukti Tergugat telah melanggar ayat 1,2 dan 4 sighat taklik talak yang diucapkan pada saat menikah dahulu dengan membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Bogor;
j. Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama Bogor;
Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/Tuada-AG/X/02 tertanggal 21 Oktober 2002 Panitera Pengadilan. Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
Lebih lanjut dari hasil penelitian Penulis bahwa pada Putusan hakim Nomor Nomor 0480/Pdt.G/2013/PA-Bgr. dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.

3. Upaya Penyelesaian Masalah Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan. Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan “Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak. Islam mensyariatkan agar perkwainan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.
Syari’at yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Bogor di ketahui bahwa, kini, kaum perempuan lebih berani menentukan jalan hidupnya sendiri. dalam mengarungi biduk rumah tangga, mereka tak sungkan lagi menggugat cerai pasangannya.
Dari hasil wawancara penulis dengan panitera di Pengadilan Agama Bogor dikatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Bogor melonjak drastis. Sejak Januari hingga Mei, sebanyak 755 istri menggugat cerai suami di Bogor. Pengadilan Agama Klas 1B Kota Bogor telah menggelar sidang cerai sebanyak 310 kasus. Dari jumlah itu, 73 persen atau 226 kasus berlabel gugat cerai (istri menceraikan suami). Sementara 84 sisanya, suami yang menalak istri. Di Kabupaten Bogor, hingga awal Mei, Pengadilan Agama Cibinong terpaksa memisahkan 741 pasangan. Dimana diantaranya, 529 kasus (71 persen) istri menggugat cerai. Sedangkan cerai talak mencapai 212 perkara.
Lebih jelas dikatakan oleh Panitera Muda Hukum dan Petugas Informasi Kantor Pengadilan Agama Klas 1B Kota Bogor, menjelaskan sekitar 75% faktor penyebab para ibu mengajukan cerai ialah faktor ekonomi. Selain itu, gangguan dari pihak ketiga pun cukup mendominasi. Faktor lain-lain, seperti adanya pria idaman lain (PIL), atau ketidakharmonisan keluarga mencapai 15%.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Bogor, Hakim sudah memaksimalkan jalur mediasi agar perceraian tidak terjadi. Namun, total dari berkas cerai yang masuk selama ini, hanya lima persen yang sepakat rukun. Ada sebagian yang rukun lagi hasil dari mediasi. Tapi persentasinya kecil, sekitar 5%.
Sementara, Humas Pengadilan Agama Bogor, mengatakan rata-rata kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama masih didominasi gugat akibat perselingkuhan dari salah satu pihak. Baik itu dari pihak wanita atau pun pria. Tren angka perceraian di Bogor terus naik setiap tahunnya. Jika merunut data perceraian tahun 2010, lonjakan angka perceraian di tahun 2011 mencapai 20%.
Yang paling besar karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Sekitar 70% dari pihak wanita yang menggugat cerai. Selain itu, alasan mayoritas yang diajukan penggugat adalah minimnya tanggung jawab lahir batin dari salah satu pihak. Hal ini kembali lagi berkaitan dengan tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Bahkan, 40% kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Bogor sepanjang 2012 adalah masalah tanggung jawab tersebut.
Lebih lanjut di katakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, sebuah pernikahan dini juga kerap diakhiri dengan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga juga masih menjadi alasan beberapa pasangan untuk pisah. Umumnya kaum perempuan yang kerap menjadi korban yang menuntut cerai, karena tak tak tahan dengan perlakuan kasar sang suami. Baik itu perlakuan kasar ucapan atau fisik. Rentang usia pengaju cerai terbanyak ada dikisaran 31-40 tahun, dengan jumlah sekitar 375 kasus. Untuk kisaran usia 21-30 tahun terdapat 306 kasus dan kisaran usia 41-60 tahun terdapat 308 kasus. Untuk yang di bawah 20 tahun terdapat 12 kasus. Ibu rumah tangga yang paling banyak mengajukan gugat cerai.
Menurut wawancara dari Pengadilan Agama Bogor, juga mengatakan bahwa angka rujuk di Pengadilan Agama Bogor tercatat lima persen. Umumnya hal itu berhasil dilakukan pada pasangan muda yang baru menikah. Lebih lanjut dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor dikatakan bahwa, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetepakanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bogor, Keputusan menteri agama tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Menteri Agama No; 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 pusat, dan dengan KMA tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian sampai dengan sekarang.
Lebih lanjut dikatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, BP4 menentukan berbagai usaha antara lain, memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok. Mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawianan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munakahat. Bekerjasama dengan istansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. Meningkatkan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) dalam keluarga. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera. Usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).
Berdasarkan paparan diatas, pada dasarnya Pengadilan Agama Kota Bogor telah berupaya melakukan mediasi pada para pihak. Meskipun demikian, Hakim juga memberikan saran agar para pihak mendatangi BP4 untuk mendapatkan nasihat perkawinan. Namun pada kenyataanya, mediasi sering kali gagal sehingga tetap dilaksanakan proses perceraian.

E. Kesimpulan
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.
2. Kesesuaian pelaksanaan gugat cerai sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kompilasi hukum Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan.
3. Upaya penyelesaian masalah gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Bogor Pengadilan Agama Kota Bogor telah berupaya melakukan mediasi pada para pihak. Meskipun demikian, Hakim juga memberikan saran agar para pihak mendatangi BP4 untuk mendapatkan nasihat perkawinan. Namun pada kenyataanya, mediasi sering kali gagal sehingga tetap dilaksanakan proses perceraian.

F. Saran
1. Perlunya mengaktifkan kembali BP4 sebagai Badan Penasihat Perkawinan
2. Perlu adanya sosialisasi tentang materi hukum perkawinan sehingga mampu memberikan wawasan dan wacana bagi masyarakat tentang informasi proses pelaksanaan guatan di Pengadilan Agama
3. Perlu adanya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hak dan tanggungjawab suami istri dalam keluarga sehingga perceraian dapat di hindarkan.

G. Daftar pustaka
Abdul Ghani Abdullah. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press

Affandi, Ali.1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga,Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Rineka Cipta

Ahmad Warson Munawwir. 2004. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan

Ali Husain Muhammad Makki al-amili. 2001. Perceraian Salah Siapa ? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Lentera

Asmin. 1986. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.Jakarta: PT Dian Rakyat

Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: CV. Toha Putra.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Acara Islam

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1994. Kompilasi Hukum Acara Islam. Jakarta: Depag RI.

Fachrudin. 755 Istri tinggalkan suami. http://www.radarbogor.co.id. Diakses 7 Juni 2013

Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju.

http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf.

http://uu-4-1992.pdf(application/pdfobj).

Kamal Mukhtar. 1993. Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Bulan Bintang.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974

Indonesia. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006
Kamal Mukhtar. 2003. Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Bulan Bintang.

M. Idris Romulyo. 1991. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Agama Pengadilan Agama. Jakarta: Ind Hill Co.

Martiman Projohamidjojo. 2001. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: PT. Abadi Salemba

Prawirohamidjodjo, Soetojo,. 1998. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press

Putusan No 0480/Pdt.G/2013/PA-Bgr.

Putusan No 1066/Pdt.G/2013/PA-Bgr.
Sayid Sabiq. 1992. Fiqh al-Sunnah Jilid II. Beirut: Daar al-Fikr

Sudikno Mertokusumo. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

W.J.S. Poerwodarminto. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

W.J.S. Poerwodarminto. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s