IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIYAH (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)

Oleh:
Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, SH., MH.
Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor
Abstrak
Penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor sebagai lembaga pendidikan nonformal dianggap tidak kondusif. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan, sarana, prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, program pendidikan, proses belajar mengajar, dan pembiayaan. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah. Sebagai implementasinya dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Di Kabupaten Bogor. Masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan, bagaimana dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah terhadap peserta didik, kelembagaan, dan pendidik dalam pelaksanaan wajib belajar? Pendekatan penenlitan bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan sumber data primer dan sekunder dari informan yang terpilih melalaui wawancara dan observasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terhadap perkembangan peserta didik, kelembagaan, dan tenaga pendidik berdampak positif, namun tidak signifikan, karena wajib belajar madrasah diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal seperti SMP dan M. Ts. Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bahwa kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah ini selain wajib belajar dalam proses pembelajarannya juga harus diperkuat dengan ijazah dan sertifikat sebagai persyaratan masuk ke jenjang pendidikan formal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Diniyah Takmiliyah

A. Latar Belakang
Tujuan pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia peserta didik seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 31, ayat (3) bahwa:”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
Untuk melaksanakan amanat itu, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, secara legalitas-normatif tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pendidikan diniyah dapat dikategorikan ke dalam pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah nonformal. Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur’an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. (PP No. 55 Tahun 2007, Pasal 16).
Pada masa otonomi daerah, peran Kemenag secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam dari pusat sampai daerah. Namun demikian, Kemenag sebagai instansi vertikal akan mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan agama terhadap lembaga pendidikan madrasah diniyah di daerah. Kendala ini yang mengakibatkan keberadaan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor perlu mendapat perhatian yang sama dengan pendidikan formal. Pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti madrasah diniyah takmiliyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian juga pihak pemerintah dan pemerintah daerah di masa otonomi daerah ini menunjukan kurang perhatian terhadap pendidikan Islam. Alasan inilah yang menjadi pemicu munculnya gerakan ”Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah” di Kabupaten Bogor.
Studi kebijakan tentang pendidikan diniyah takmiliyah dilatarbelakagi oleh terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah (selanjtnya disebut Perda), dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemberian bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perbup). Berdasarkan pemikiran itulah Perda Diniyah diberlakukan sebagai terobosan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Terbitnya Perda Diniyah itu merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan kajian dari segi kebijakan publik dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Fenomena Perda Diniyah di Kabupaten Bogor mempunyai nilai researchable yang sangat penting untuk dilakukan penelitian dari segi kebijakan publik dan implementasinya. Karena kebijakan ini dianggap progresif sebagai sebuah kebijakan yang harus diapresiasi dalam kerangka pengembangan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap peserta didik?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap kelembagaan?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap tenaga pendidik?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor untuk mengetahui:
1. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap peserta didik.
2. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap kelembagaan.
3. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah terhadap tenaga pendidik.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor sebagai berikut:
1. Kepentingan akademis untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap format, norma dan substansi dari Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
2. Kepentingan para praktisi pendidikan untuk dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan oleh para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan agama di lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
3. Kepentingan masyarakat untuk memberikan motivasi bagi masyarakat khususnya peserta didik, orangtua, dan lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam mengikuti pendidikan agama bagi anak-anaknya.

E. Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir dalam penelitian dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar: 1
Alur Kebiajakn Pendidikan
F. Kajian Pustaka
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. A. Hamid. Attamimi, seperti dikutip oleh Said Zainal Abidin (1993: 11) dalam buku: Kebijakan Publik, membagi peraturan perundang-undangan atas (1) peraturan legislatif, dan (2) peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan dianggapnya sebagai suatu putusan yang dibuat dalam pelaksanaan peraturan legislatif, sedangkan putusan legislatif tidak dipandang sebagai kebijakan. Menurutnya, “kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Pemikiran ini didasarkan pada subyek pembuat kebijakan”(ibid).
Berdasarkan beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli dibidang kebijakan di atas, dalam pembahsan ini istilah yang digunakan adalah “kebijakan”. Istilah ini lebih tepat, karena pendekatan yang digunakannya berkaitan langsung dengan perilaku pelaksana (actor) dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (dokumen hukum). Aktor dan dokumen dalam kebijakan sangat besar peranannya karena berkaitan dengan kewenangan bertindak yang disertai dengan konsep bertindak.
Studi dampak implementasi merupakan kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang begitu komplek, bahkan seringkali bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983: 61), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2006: 139), dalam bukunya The Policy Implementation Proses: A Conceptual Framework, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Chief O. Udoji, dalam bukunya The African Public Servant: As a Public Policy in Africa, mengatakan bahwa: “pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.
Metode pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation Process. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performan suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik”. (Ibid, hlm. hlm. 141-144). Model Pendekatan The Policy Implementation Process, berdasarkan Donald Van Metter dan Carl Van Hoen.
Gambar: 2

G. Metode Penelitian
Obyek penelitian yaitu dampak implementasi kebijakan pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan dari Juli – September 2013. Jenis penelitian studi kasus yang difokuskan pada implementasi kebijakan pendidikan Diniyah Takmiliyah. Sumber data berasal dari informan penelitian yang ditetapkan berdasarkan pada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yaitu: (1) Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bogor; dan (5) Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Data primer diperoleh dari informan penelitian yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas (Informan Penelitian). Sedangkan data sekunder dalam bentuk dokumen, buku, dan sebagainya yang yang terdiri dari: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah; dan (2) eraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor.
Instrumen pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran Daftar Pertanyaan (Quisioner), wawancara (interview), Focus Group Discussion (FGD) dan Pengamatan Lapangan (Survey) terhadap informan terpilih yang telah ditetapkan. Teknik analisis induktif model Yin, Sevilla, dkk seperti terlihat dalam gambar 3 dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pertanyaan penelitian; (2) proposisi penelitian; (3) unit analisis penelitian; (4) logika keterkaitan data dengan proposisi; dan (5) kriteria untuk menginterpretasikan temuan.
Gambar: 3
Model Analisis Penelitian
Gambar: 3.1., Diadaptasi dari Model analisis Yin dan Sevilla, dkk (Bungin, 2007).

Uji keabsahan hasil penelitian dilakukan triangulasi antara dokumen, penelitian lapangan dengan teori implementasi kebijakan yang digunakan. Metode triangulasi dengan menggabungkan pendekatan kualitatif melalui uji validitas dan reliabilitas data hasil penelitian. Uji validitas hasil penelitian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) informasi kebijakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah bersumber dari unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) informasi data Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Bogor; (5) Informasi pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.
Varifikasi data dilakukan dengan cara menyampaikan/mendiskusikan hasil penelitian untuk diperiksa kembali oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu: (1) unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Pemerintah Daerah; (2) izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Peka Pontren; (3) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yaitu Kepala Seksi Pendidikan Dasar; (4) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dengan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan; dan (5) pelaksanaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Pengelola/Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Gambar: 4
Alur Penelitian
Gambar: 4. Alur Penelitian kebijakan Pemerintah Daerah tentang
Pendidikan Diniyah Takmiliyah

H. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kebijakan tentang pendidikan diniyah takmiliyah secara umum diatur melalui Peraturan Daerah. Implementasi kebijakannya diatur secara teknis melalui Peraturan Bupati dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah. Dalam teori kebijakan publik bahwa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari pejabat publik yang telah dipublikasikan perlu dievaluasi dari segi implementasi dan dampak kebijakannya. Karena dampak kebijakan ada yang positif maupun negatif tergantung pada para Subyek dan/atau obyeknya. Dalam hal ini yang menjadi subyek kebijakan adalah pemerintahan daerah, Dinas dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sedangkan obyek kebijakannya adalah para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, masyarakat secara umum, khususnya para peserta didik diniyah takmiliyah.
Dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pendidikan. Evaluasi terhadap pendidikan diniyah takmiliyah dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan untuk membantu proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa. Untuk melihat dampak kebijakan pendidikan itu hanya dibatasi pada (a) peserta didik, (b) lembaga pendidikan, dan (c) tenaga pendidik.

1. Peserta Didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah
Sebagaimana diatur dalam Perda pada Pasal 24, bahwa kelulusan peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah yang memenuhi syarat dalam proses belajarnya diberi sertifikat dan ijazah. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan dan presentasi belajar siswa. Sedangkan Ijazah Diniyah Takmiliyah dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan selanjutnya ke jenjang pendidikan takmiliyah wustha. Kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah yang diwajibkan kepada para peserta didik untuk diikutinya dalam proses belajar mengajar supaya menjadi anak yang beriman, bertaqwa dan berakhlakulkarimah. Pendidikan ini hanya sebagai tambahan atau pelengkap pendidikan agama yang dianggap kurang memadai bagi peserta didik usia SD.
Berdasarkan hasil konfirmasi bahwa sampai saat ini sertifikat maupun ijazah diniyah takmiliyah tidak dijadikan sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (M.Ts). Wajib belajar yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tidak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai prasyarat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau M.Ts., melainkan hanya untuk mendapatkan tambahan pendidikan agama yang dianggap tidak memadai bagi siswa di SD. Kebijakan tersebut menurut pendapat Ketua FKDT Kabupaten Bogor, Ustadz Urababul Lubab, S.Ag., sangat lemah, karena tidak mendorong para peserta didik untuk mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah sebagaimana gagasan awal diterbitkannya Perda.
Apabila dibandingkan dengan sasil penelitian tentang wajib belajar diniyah awaliyah di Kabupaten Pandeglang yang pernah dilakukan oleh penulis beberapa tahun yang lalu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan diniyah di Kabupaten Bogor tidak sekuat di Kabupaten Pandeglang. Kebijakan di Kabupaten Pandeglang dapat memperkuat dan mendorong para peserta didik SD untuk mengikuti pendidikan agama yang dilaksanakan oleh para penyelenggara di SD maupun di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Berdasarkan kebijakan wajib belajar itu maka jumlah siswa MDA hampir sama dengan jumlah siswa SD, karena sertifikat dan ijazah MDA di Kabupaten Pandeglang sebagai syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan SMP atau M.Ts.
Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor berdampak positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah. Berdasarkan konfirmasi ke beberapa diniyah bahwa jumlah peserta didik diniyah tidak banyak bertambah antara sebelum dan sesudah diberlakukan Perda Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor. Karena sertifikat dan ijazah pendidikan diniyah takmiliyah tidak menjadi prasyarat untuk masuk ke jenjang pendidikan SMP atau M.Ts.
Sebagai indikator pertambahan jumlah peserta didik dari 23.981 (2011) menjadi 25.892 (2012) bertambah sebanyak 2.911 (11.25%), dan naik lagi menjadi 34.306 (2013) bertambah sebanyak 8.414 (25.12%). Perbandingan dari 2011 dengan 2013 bertambah sebanyak 10.325 peserta didik (30.05%). Bila dianalisis, pertambahan jumlah peserta didik pasca diberlakukannya kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor itu dianggap tidak signifikan. Bila dibandingkan dengan peserta didik SD tahun 2012 yang mencapai jumlah 537.770 maka sangat jauh perbedaannya. Perbandingan antara jumlah siswa SD dengan DT selisihnya sebesar 503.464 siswa (06.17%). Hal ini menunjukan bahwa tidak setiap peseta didik di SD mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan diniyah takmiliyah. Jumlah peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah per-kecamatan dapat dilihat dalam lampiran 5.
Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah peserta didik diniyah ini dengan adanya penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT), sehingga mereka tidak perlu lagi mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah pada sore atau malamnya. Dalam sistem SD-IT itu, peserta didik yang mengikuti pendidikan SD dengan menggunakan kurikulum SD di pagi harinya, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama di siang sampai sore harinya di sekolah itu dengan menggunakan kurikulum pendidian agama dari Kementerian Agama.
Apabila dilihat perbandingan pertambahan jumlah peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah per-kecamatan dari 2011, 2012 dan 2013 memang terdapat kecenderungan adanya kenaikan. Namun kenaikannya masih rata-rata dan sangat jauh bila dibandingkan dengan jumlah peserta didik di SD. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada kebijakan tersebut. Berbeda dengan kebijakan yang secara eksplisit dinyatakan di dalam nomenklaturnya secara tegas wajib belajar pendidikan diniyah takmiliyah sebagai syarat untuk diterimanya masuk ke jenjang pendidikan SD atau M.Ts dengan menunjukkan sertifikat atau ijazah sebagai tanda kelulusan.

2. Kelembagaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah
Komponen kelembagaan pendidikan sebagai sarana dan prasarana pendidikan diniyah takmiliyah sangat menentukan untuk dievaluasi. Evaluasi berkenaan dengan status kepemilikan, badan hukum kelembagaan, dan bangunan yang digunakan. Untuk kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah takmiliyah dapat dilakukan di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah, Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang layak. (Perda, Pasal 8. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pendidikan diniyah takmiliyah di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Gedung Mandiri yang dibangun khusus untuk diniyah oleh perorangan maupun berbentuk yayasan pendidikan.
Pendidikan diniyah takmiliyah juga banyak dilakukan di pondok pesantren secara terintegratif. Peserta didiknya ada yang bertempat tinggal di Pontren juga ada yang tinggal di rumah sekitar Pontren. Proses belajar mengajar pendidikan diniyah takmiliyah juga dilaksanakan di masjid dan mushalla. Sedangkan gedung sekolah dan tempat lainnya belum banyak digunakan karena sarana dan prasarana yang ada tersebut masih dapat menampung. Tentu saja hal ini berbeda dengan hasil penelitian penulis tentang wajib belajar madrasah diniyah awaliyah di Kabupaten Pandeglang. Sarana dan prasarana pendidikan banyak menggunakan gedung sekolah dasar yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, karena bangunan diniyah tidak dapat menampung.
Walaupun setelah diberlakukan Perda Diniyah, jumlah lembaga pendidikan diniyah takmiliyah di kabupaten Bogor mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data diniyah yang mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten sebanyak 1.086 (2011) kemudian mengalami kenaikan menjadi 1.136 (2013), maka selisih pertambahannya sebanyak 50 (4.40). Perbandingan jumlah lembaga Diniyah Takmiliyah.
Berdasarkan perbandingan jumlah kelembagaan madrasah diniyah takmiliyah mengalami kenaikan hanya sedikit. Bahkan diniyah per-kecamatan dapat dicermati bahwa dibeberapa kecamatan justeru tidak mengalami kenaikan. Di beberapa kecamatan lain juga kenaikan rata-rata hanya 1- 4 madrasah. Tentu saja, hal ini berlainan dengan gerakan dan gagasan dari masyarakat melalui FKMDT yang menginginkan madrasah diniyah takmiliyah menjadi wajib belajar bagi anak usia SD. Dengan nomenklatur Perda seperti itu walaupun berdampak pada peningkatan kelembagaan pendidikan diniyah takmiliyah, namun tidak signifikan.

3. Tenaga Pendidik Pendidikan Diniyah Takmiliyah
Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memili kompetensi, kepribandian, professional, sosial pedagogik. Setiap pendidik mempunyai hak: (a) memperoleh pengahasilan dan jaminan kesejahteraan sosial; (b) memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan (c) menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Setiap pendidik berkewajiban untuk: (a) melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian; (b) meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan pembangunan bangsa; dan (c) menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.
Hasil penelitian dapat diperoleh informasi bahwa tenaga pendidikan diniyah takmiliyah di kabupaten Bogor diangkat oleh Bupati Bogor atas usulan dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bogor. Pengangkatan tenaga pendidik itu minimal lulusan pondok pesantren, sekolah pendidikan agama dan lebih diutamakan lulusan program sarjana pendidikan Islam. Dari jumlah pendidik diniyah takmiliyah sebanyak 5.150 dengan kualifikasi pendidikannya saat ini masih didominasi oleh lulusan pondok pesantren dan sebagian kecil lulusan sarjana pendidikan Islam.
Apalagi dengan honorarium yang diperoleh pendidik hanya mencapai Rp. 450.0.000 dalam satu tahun. Penghasilan ini berasal dari bantuan pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama. Selain itu juga ada sumbangan pendidikan dari masyarakat/orangtua peserta didik yang dipungut oleh penyelenggara pendidikan. Besarnya sumbangan antara lembaga pendidikan diniyah takmiliyah berbeda antara Rp. 2.500 – Rp. 5.000., per-peserta. Tentu saja penghasilan ini sangat tidak memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu mengajar di pendidikan diniyah ini sifatnya hanya tambahan sedangkan penghasilan lain diperoleh dari pekerjaan pokoknya.
Penghasilan sebesar itu dapat dipastikan akan mempengaruhi terhadap kinerja para pendidik dalam proses belajar mengajarnya. Akibat lebih jauh dapat mempengaruhi kemampuan siswa di dalam memahami agama sehingga prestasi peserta didik tidak maksimal. Kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dari pembiayaan sesungguhnya tidak memiliki dampak terhadap kinerja para pendidik dan prestasi peserta didik. Apabila pembiayaan yang terlalu besar ini dibebankan kepada orangtua peserta didik tidak mungkin dapat dilakukan, karena kebanyakan dari masyarakat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah berasal dari kalangan masyarakat tidak mampu.

I. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terhadap peserta didik, kelembagaan, dan tenaga pendidik berdampak positif, namun peningkatan jumlahnya tidak signifikan, karena wajib belajar madrasah diniyah yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat tidak menjadi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan formal seperti SMP dan M. Ts.

J. Rekomendasi
Direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bahwa kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah ini selain wajib belajar dalam proses pembelajarannya juga harus diperkuat dengan ijazah dan sertifikat sebagai persyaratan masuk ke jenjang pendidikan formal.

K. Daftar Pustaka
Attamimi, A. Hamid S. Hukum Tentang Peratutan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UI, tidak diterbitkan).
Agustino, Leo. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta, 2006.
Abdullah, Abdul Rahman. Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha, Damaskus: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1965.
Attas, Muhammad Naquib al-. Konsep Pendidikan Islam, Bandung, Mizan
Arif, Arifuddin. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kultura, 2008.
Echol, John M. dan Hasan Shadily. Kamus Inggeris Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1993.
Gani, A. Bustani. A. Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta, Bulan Bintang.
Hutington, Samuel P. dan Joan Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
Jumbulati, Ali al-. Perbandingan Pendidikan Isam, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
Khin, Musthafa Sa’i al-, dkk. Mazhab al-Muttaqin Syarh Riyadh al-Shalihin, Beirut, Muassah al-Risalah, 1972.
Latief, H. Abdul. Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintahan Daerah, UII Pres, Yogyakarta, 2005.
Makdisi, George. Typology of Institutions of Learning, (An Antology Studies), Issa J. Boulatta, Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992.
Maraghi, Musthafa Al-. Tafsir Al-Maraghi, Bairut: Dar Fikr, tt, juz ke-1.
Nizar, Samsul. Peserta Didik Dalam Perspektif Islam, (Sebuah Pengantar Filsafat Pendidikan Islam), Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999.
—————– Filsafat Pendidikan Islam, Cet. I,Jakarta, Ciputat Press, 2002,
Rosyadi, A. Rahmat. Pendidikan Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional, Bogor, Penerbit UIKA, 2009
Ramyulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2008, Cet. Ke-7.
Ridha, Rasyid. Tafsir al-Manar, Mish, Dar al-manar, 1373 H, Juz, I.
Stanton, Charles Michael. Pendidikan Tinggi Dalam Islam, Logos, Jakarta, 1994.
Sahertian, A. Piet. Profil Pendidik Profesional, Yogyakarta, Andi Ofset, 1994.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301).
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaraan Negara Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua diatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 47).
Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 385).
Wasith, Al-Mu’jam Al-. Kamus Arab, Bandung, Angkasa, tt.
Yunus, Muhammad. Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta, Hidakarya Agung, tt, cet. Ke-6.
Zuhairini. Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s