IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI ACEH (Studi Terhadap Hukum Cambuk). Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, penelitian IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI ACEH (Studi Terhadap Hukum Cambuk). Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah Provinsi ini dikenal dengan nama Qanun merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Pelaksanaan syari`at Islam di Provinsi Aceh merupakan ketentuan yang diwajibkan negara bagi masyarakat Islam di Aceh untuk menjalankan syari`ah Islam secara kaffah. Dalam penelitian ini dikemukakan pertanyaan sebagai berikut: (1) apa dasar hukum cambuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh? (2) bagaimana mekanisme hukum cambuk di Provinsi Aceh? (3) bagaimana Efektivitas hukum cambuk di Provinsi Aceh? Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan situasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh setelag pemberlakuan qanun pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat memiliki landasan hukum (legalitas) yang sangat kuat. (2) mekanisme hukum cambuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. (3) efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukumnan cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syar`iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar`yah Provinsi dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentinga. Karena itu direkomendasikan bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsisten, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Aceh. Key Words: Qanun, Syariat Islam, Hukum Cambuk

Dr. H. Abdu Rahmat Rosyadi, penelitian IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM DI ACEH (Studi Terhadap Hukum Cambuk).
Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah Provinsi ini dikenal dengan nama Qanun merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Pelaksanaan syari`at Islam di Provinsi Aceh merupakan ketentuan yang diwajibkan negara bagi masyarakat Islam di Aceh untuk menjalankan syari`ah Islam secara kaffah. Dalam penelitian ini dikemukakan pertanyaan sebagai berikut: (1) apa dasar hukum cambuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh? (2) bagaimana mekanisme hukum cambuk di Provinsi Aceh? (3) bagaimana Efektivitas hukum cambuk di Provinsi Aceh? Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan situasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh setelag pemberlakuan qanun pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat memiliki landasan hukum (legalitas) yang sangat kuat. (2) mekanisme hukum cambuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. (3) efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukumnan cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syar`iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar`yah Provinsi dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentinga. Karena itu direkomendasikan bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsisten, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Aceh.

Key Words: Qanun, Syariat Islam, Hukum Cambuk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s